"Penuhi Kebutuhan Pangan Warga Terdampak PPKM"

catatan : Sugeng Teguh Santoso (Ketua Umum Persaudaraan Penasihat Hukum Indonesia)

PEMBERLAKUAN Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat Jawa Bali 3 juli sampai 20 Juli 2021, basis hukumnya Inmendagri nomor 5 tahun 2021, sebagai tindak lanjut arahan Presiden. 

Fakta di lapangan, PPKM darurat ini sama saja dengan karantina wilayah sebagaimana pasal 54 dan 55 UU nomor 6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan. Pemberlakuan PPKM  berbasis Inmendagri 5 tahun 2021 dalam praktek di lapangan menimbulkan efek berantai ; penerapan sanksi denda, pelarangan dan atau pergerakan manusia antarwilayah, buruh harian, pekerja UMKM tidak dapat lagi uang untuk biaya hidupnya sementara bantuan langsung tunai (BLT) terbatas pada orang-orang masuk kategori miskin. 

Dalam penegakannya menimbulkan masalah. Inmendagri bukanlah regulasi yang memiliki kekuatan paksa dalam bentuk sanksi. Hanya UU yang bisa menerapkan sanksi pidana ataupu administratif. Denda adalah jenis sanksi pidana untuk pelangggaran ringan dengan sidang tipiring. 

Ketua MPR Apresiasi Polri Bongkar Penimbun Obat Penunjang Penyembuhan Covid-19

Bambang Soesatyo

JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengutuk keras tindakan distributor yang menimbun obat-obatan penunjang penyembuhan Covid-19. Sekaligus mengapresiasi langkah kepolisian membongkar gudang obat milik distributor PT ASA di Kompleks Pergudangan Kalideres, Jakarta Barat, Senin (12/7/2021), yang diindikasikan menimbun Azithromycin, Paracetamol hingga Dexamesthason, yang digunakan sebagai terapi penyembuhan pasien Covid-19.

"Siapapun yang menimbun obat, tabung oksigen maupun berbagai sarana dan prasarana penunjang penyembuhan pasien Covid-19, patut dipertanyakan rasa kemanusiaannya. Tindakan tersebut sangat keji, mencari keuntungan di tengah penderitaan dan bahkan nyawa orang lain. Akibat ulah mereka, banyak nyawa tidak bisa segera tertolong. Rakyat yang sudah menderita akibat Covid-19, juga harus menderita karena kelangkaan obat dan sarana penunjang lainnya," tegas Bamsoet di Jakarta, Rabu (14/7/2021). 

Mau Lengserkan Jokowi?, Suriansyah : Rakyat Indonesia akan Menghadang!

Suriansyah (Prof)

BALIKPAPAN, KABARINDONESIA.CO.ID - Pernyataan tegas disampaikan Ketua Umum ormas Gepak Kuning Suriansyah alias Prof, menyikapi situasi terkini di tanah air, terkait provokasi yang bisa mengganggu stabilitas nasional. Seperti provokasi dari pihak-pihak yang yang mengatasnamakan kalangan mahasiswa. 

Dalam keterangannya kepada media ini Rabu (30/6/2021) pagi, Suriansyah menegaskan, bersama rakyat Indonesia maka pihaknya akan menghadang jika ada kelompok-kelompok manapun yang ingin melengserkan pemerintahan yang sah.  

"Rakyat Indonesia akan menghadang apabila mahasiswa turun ke jalan untuk melengserkan pemerintahan yang sah, terutama di Kalimantan Timur. Memangnya HMI itu apa dasarnya untuk melengserkan Presiden Jokowi yang sudah dipilih rakyat untuk memimpin negeri ini?," seru Suriansyah. 

Pihaknya mengajak semua komponen masyarakat untuk menjaga kondusivitas di lingkungan masing-masing, apalagi dalam situasi pandemi Covid-19 sekarang ini. 

"Selaraskan dengan Adat Istiadat Nusantara"

catatan : Ki Miran Dipo Permono

Ki Miran (paling kanan) saat nyekar ke makam Ki Ageng Pemanahan di Kota Gede-DIY

SUASANA alam sudah mulai pageblug, beruntung lah orang-orang yang masih eling dan waspada. Mari kita selaraskan dengan vibrasi bumi purba yang dikenal dengan sebutan Bumi Atala oleh orang-orang Brarataversa (India) atau yang dikenal Bumi Atlantis oleh orang-orang Yunani. 

Ajaran apapun dari manca negara yang tidak selaras dengan adat budaya (ajaran) asli Bumi Nusantara, akan tersingkir tidak tahan lama. Ajaran asli Nusantara sudah selaras dengan Bumi Nusantara, ibarat pondasi yang kuat. Ajaran yang tidak selaras dengan ajaran leluhur akan habis terkena "angkernya" Bumi Nusantara. 

"Gagasan Program Wajib Belajar hingga Perguruan Tinggi"

Dies Natalis ke-37 serta Diskusi Ilmiah, Pekan Olahraga dan Seni Nasional UT

TANGERANG SELATAN - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendukung gagasan Universitas Terbuka (UT) yang mendorong agar Indonesia tidak hanya memiliki program wajib belajar 12 tahun. Melainkan ditingkatkan menjadi wajib belajar hingga menyelesaikan pendidikan Strata 1 perguruan tinggi. Sebagai bentuk implementasi mencerdaskan kehidupan bangsa yang menjadi cita-cita proklamasi Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan konstitusi. 

Sekaligus mengimplementasikan nilai sila ke-5 Pancasila, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. "Data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencatat per tahunnya, dari sekitar 2 sampai 3 juta lulusan SMA dan SMK, hanya sekitar 38 persen atau sekitar 4.700 siswa yang bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Padahal Indonesia dalam periode menyongsong puncak bonus demografi. Ketersediaan sumberdaya manusia berkualitas menjadi tumpuan bagi suksesnya pembangunan nasional," ujar Bamsoet saat membuka rangkaian Dies Natalis ke-37 sekaligus Diskusi Ilmiah, Pekan Olahraga, dan Seni Nasional Universitas Terbuka Tahun 2021, di kampus Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, Kamis (24/6/2021). 

Mengenal Juru Mrentani, Formula Organik Mengandung Unsur Hara Makro dan Mikro

oleh : Irwan Prasetyo (Praktisi Pertanian - 0877 1155 7123)

Bersama salah satu petani di wilayah Kecamatan Ngombol-Purworejo

JURU Mrentani atau lebih mudahnya disebut JM adalah formula organik yang mengandung unsur hara makro dan mikro yang sangat dibutuhkan oleh tanaman, baik dalam masa pertumbuhan tanaman ataupun masa pembentukan bunga dan buah. 

JM juga dilengkapi dengan Bio Pestisida dan jamur antagonis yang berperan untuk melindungi tanaman dari hama dan penyakit yang menyerang tanaman. Dengan pemakaian JM secara teratur dan tepat dalam penggunaan, maka akan menghemat penggunaan pupuk kimia dan obat-obatan kimia yang biasa digunakan oleh para petani. 

Jadi jika para petani menggunakan JM secara tepat maka akan mendapatkan banyak manfaat karena bisa menghemat biaya produksi dan hasil panen optimal. Dari hasil wawancara dengan Bapak Sarno selaku Ketua Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) Desa Sukomanah Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, yang sekaligus merupakan seorang petani cabai, sudah menggunakan dan merasakan manfaat dari JM. 

"Perlunya Undang-Undang tentang Perlindungan Pedagang Pasar Tradisional"

Ikatan Pedagang Pasar Indonesia saat silaturahim ke Ketua MPR  (ist/kg)

JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendukung usulan Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) yang menekankan perlunya Indonesia memiliki Undang-Undang tentang Perlindungan Pedagang Pasar Tradisional, sebagai bentuk perhatian dan tanggung jawab negara terhadap keberadaan para pedagang pasar tradisional. 

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019, jumlah pasar tradisional di Indonesia mencapai 14.182 unit. Menurut Kementerian Perdagangan, dari berbagai keberadaan pasar tardisional tersebut, menjadi tempat perniagaan bagi 12,6 juta pedagang tradisional. IKAPPI juga mengungkapkan, mereka telah menjadi mitra strategis bagi berbagai perangkat pemerintahan, seperti Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, hingga Kementerian Koordinator Perekonomian. Bahkan berbagai stakeholders tersebut juga meminta data tentang kondisi pedagang pasar tradisional kepada IKAPPI. Dari mulai yang terkena Covid-19, dinamika omset penjualan pedagang pasar, hingga perputaran uang di berbagai pasar tradisional.